Pmk 213 tahun 2013 ortax

PMK NO.213-PMK.05-2013 tentang SAPP+lampiran.pdf - Google Sign in

megadocsaglgs.netlify.app
 Teorema do valor médio exercicios resolvidos pdf

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation Dear All rekan Ortax, saya mau bertanya terkait penyiapan Master File dan Local File sebagai lampiran dalam SPT Tahunan Badan berupa ikhtisarnya. Mengingat pasal 2 ayat 2(a) dan (b) dalam PMK 213/PMK.03/2016 disebutkan nilai peredaran bruto dan nilai transaksi afiliasi tahun sebelumnya dalam satu tahun pajak.

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang. Undang Nomor 11 Tahun 2016 

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya :). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari … Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PMK Nomor:213 ... Jan 14, 2016 · Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. View | pmk_213_th_2015.pdf. 14 January 2016 / Peraturan / Tags: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2008. Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. PMK Nomor 182/PMK.07/2013. PMK Nomor 16/PMK.07/2014. Read More. PMK NOMOR 214 /PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN … perka bps no. 29 tahun 2014 ttg perubahan kedua atas perka no. 77 tahun 2012 ttg teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan pusat statistik. pmk no 162 /pmk.os/2013 ttg kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja …

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2013 TENTANG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 11. Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase. Peraturan Terkait 1: Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Transfer Pricing Documentation P1 TaxFlash Transfer Pricing Documentation P1 Transfer Pricing Documentation The Minister of Finance (MoF) has issued Regulation No.213/PMK.03/2016 (PMK-213) that regulates new Transfer Pricing Documentation (TPD) requirements dated and effective since 30 December 2016. As such, the requirements under this regulation are applicable for the tax year ending Training Ortax Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak www.ortax.org. Ortax mulai dikembangkan pada awal tahun 2006 oleh Tax Centre FISIP - Universitas Indonesia dan PT Integral Data Prima. Tujuan Utama ortax adalah menjadi Transfer pricing alert January 2017 Minister of Finance ... The Minister of Finance of the Republic of Indonesia (“MoF”) has issued Regulation No. 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dated and effective 30 December 2016, implementing the new documentation requirement for transfer pricing matters. This includes the Master file/Local File requirement and CbCR for Indonesian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1230); 11.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 … PMK – 213/PMK.03/2016 – PERATURAN PAJAK peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan … PMK No. 213/PMK.03/2016 - IAI Global PMK No. 213/PMK.03/2016 Kewajiban menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan Sesuai Pasal 10 ayat (2), PP No. 74 Tahun 2011 3 1 Kewajiban Pembukuan sesuai Pasal 28 ayat (1), UU KUP 2 Transaksi Hubungan Istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3), UU … MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa,&nbs Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.05/2013 tahun 2013 ... republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.05/2013 tentang si stem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang Undangan Perpajakan, dicabut … PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1230); 11. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

Training Ortax

PMK Nomor 1 PMK 06 Tahun 2013 tentang penyusutan Barang ... Feb 17, 2014 · pmk nomor 1 pmk 06 tahun 2013 tentang penyusutan barang milik negara 1. 2/13/2014 peraturan menteri keuangan repub ment eri keuangan rep ublik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 1/pmk.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik … Indonesia releases legislation for new documentation ... Indonesia releases legislation for new documentation requirement including master file/local file and country-by-country reporting Indonesia’s minister of finance (MoF) has issued regulations implementing the new documentation requirements for Regulation No. 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dated and effective 30 December 2016 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018 peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.011/2012 (23,905) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008 (23,580) peraturan dirjen bea dan cukai nomor per-16/bc/2016 (22,661) undang - undang nomor 10 tahun 1995 (22,044) peraturan menteri keuangan nomor 235/pmk…